Sejarah Poltekim-Poltekip Jadi Poltekimipas
YOGYAKARTA, tarunapersada.com - Sejarah Poltekim-Poltekip menjadi Poltekimipas menyimpan perjalanan panjang yang jarang diketahui calon peserta sekolah kedinasan. Perubahan nama yang terjadi belakangan ini sebenarnya bukan kejadian tiba-tiba, melainkan buah dari transformasi kelembagaan yang sudah berlangsung lebih dari enam dekade.
Memahami sejarah ini penting, bukan sekadar trivia. Bagi calon peserta yang bingung membedakan Poltekim, Poltekip, Poltekpin, dan Poltekimipas, runtutan sejarah berikut akan menjelaskan mengapa keempat nama itu sebenarnya saling terkait.
Awal Mula Poltekip
Cikal bakal Poltekip bermula dari gagasan Dr. Sahardjo, S.H., yang mencetuskan konsep pemasyarakatan lewat orasi ilmiah berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada 5 Juli 1963. Gagasan tersebut mengusulkan pergeseran paradigma dari sistem kepenjaraan yang represif menjadi sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan.
Untuk merealisasikan gagasan ini, digelar Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung, pada 27 April 1964. Konferensi tersebut memutuskan penggantian sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan secara resmi di Indonesia.
Kebutuhan mendesak akan tenaga ahli di bidang pemasyarakatan kemudian mendorong pemerintah mendirikan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 270/1964 tanggal 24 Oktober 1964. Akademi ini menjadi cikal bakal pendidikan kedinasan pemasyarakatan yang terus berjalan hingga puluhan tahun kemudian.
Awal Mula Poltekim
Sementara itu, pendidikan keimigrasian bermula dari Akademi Imigrasi (AIM) yang berdiri sejak 1962. Berbeda dari Poltekip yang terus berjalan tanpa jeda, AIM sempat mengalami masa vakum selama beberapa dekade sebelum akhirnya dihidupkan kembali pada 2000 untuk memenuhi kebutuhan tenaga keimigrasian yang semakin mendesak.
Kedua institusi ini, AKIP dan AIM, sama-sama berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
Bertransformasi Jadi Politeknik pada 2016
Titik balik penting terjadi pada 2016, saat kedua akademi ini resmi bertransformasi menjadi politeknik. AKIP berubah menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016, diresmikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasonna H. Laoly. Perubahan status ini turut mengubah jenjang pendidikan dari semula Diploma III menjadi Diploma IV, setara sarjana.
Pada waktu yang berdekatan, AIM juga bertransformasi menjadi Politeknik Imigrasi (Poltekim) dengan jenjang pendidikan setara. Perubahan status akademi menjadi politeknik ini menjadi momentum peningkatan mutu pendidikan kedinasan di bidang hukum dan keimigrasian.
Puncak simbolis dari transformasi ini terjadi pada 1 November 2018, ketika Menteri Hukum dan HAM meresmikan pembangunan sarana dan prasarana baru bagi Poltekip dan Poltekim secara bersamaan. Pada tahun itu, penerimaan taruna di kedua politeknik mencapai 300 orang per institusi, sehingga total taruna aktif tercatat lebih dari 1.400 orang.
Era Poltekim dan Poltekip Berdampingan
Selama hampir satu dekade setelahnya, Poltekim dan Poltekip berjalan sebagai dua institusi terpisah namun serumpun. Poltekip mengelola tiga program studi, yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan, sedangkan Poltekim mengelola Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknologi Keimigrasian.
Keduanya sama-sama menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan biaya gratis, dan lulusannya diangkat langsung sebagai ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Direktorat Jenderal Imigrasi.
Merger Menjadi Poltekpin pada 2024
Perubahan besar kembali terjadi pada Agustus 2024, ketika Poltekim dan Poltekip resmi digabung menjadi satu institusi baru bernama Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Penggabungan ini dilakukan dengan tujuan efisiensi manajemen pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Masa transisi pasca-merger tidak berjalan mulus. Sepanjang 2025, Poltekpin bahkan tidak membuka pendaftaran taruna baru sama sekali karena masih menata ulang struktur kelembagaan barunya.
Pemekaran Kementerian dan Lahirnya Poltekimipas
Di tengah masa transisi itu, pemerintah memutuskan memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian terpisah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Keputusan ini turut mengubah arah Poltekpin, yang akhirnya berada di bawah Kementerian Hukum dan hanya melanjutkan Jurusan Hukum Terapan.
Fungsi pendidikan keimigrasian dan pemasyarakatan yang sebelumnya diampu Poltekim dan Poltekip kemudian dialihkan ke institusi yang benar-benar baru bernama Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas), dibentuk melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 15 Tahun 2025 pada 31 Desember 2025. Enam program studi warisan Poltekim dan Poltekip pun beralih naungan ke Poltekimipas di bawah Kemenimipas.
Poltekimipas dan Poltekpin Hari Ini
Memasuki 2026, izin penyelenggaraan program studi Poltekimipas telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kini terdapat dua institusi yang meneruskan warisan Poltekim dan Poltekip, yakni Poltekpin dengan Jurusan Hukum Terapan di bawah Kementerian Hukum, dan Poltekimipas dengan Jurusan Keimigrasian serta Pemasyarakatan di bawah Kemenimipas.
Perjalanan lebih dari enam dekade ini menunjukkan bahwa nama boleh berubah beberapa kali, tetapi misi mencetak tenaga profesional di bidang hukum, keimigrasian, dan pemasyarakatan tetap berlanjut hingga hari ini.
Penutup
Sejarah Poltekim-Poltekip hingga menjadi Poltekimipas membuktikan bahwa institusi pendidikan kedinasan ini terus beradaptasi mengikuti kebutuhan zaman dan struktur pemerintahan. Memahami perjalanan ini akan membantu calon peserta melihat gambaran yang lebih utuh sebelum menentukan pilihan karier di bidang keimigrasian maupun pemasyarakatan.
Bagi kamu yang tertarik melanjutkan warisan Poltekim dan Poltekip lewat Poltekimipas, persiapan sejak dini tetap jadi kunci utama. Bersama Taruna Persada, calon peserta dapat belajar materi SKD, berlatih kesamaptaan, hingga memahami seluk-beluk jurusan yang tersedia bersama tutor dan coach berpengalaman.
